Advokat Ini Minta MK Tolak Gugatan RCTI dan iNews TV, Berikut Ulasannya

0
163

POSBUMI.COM, JAKARTA – Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kini tengah menuai sorotan pubik setelah adanya gugatan uji materi oleh dua stasiun televisi di bawah MNC Group, RCTI dan iNewsTV.

Jika gugatan uji materi UU Penyiaran ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), siaran langsung berbasis internet di Instagram (IG Live) hingga Youtube disebut bakal terancam.

“Kita mendaftarkan diri menjadi pihak terkait, soal gugatan RCTI dan INews tv No Perkara 39/PUU-XVIII/2020, yang menggugat Pasal 1 angka 2 UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dimana RCTI dan I News tv meminta supaya MK media internet spt Youtube, facebook dan Instagram disamakan dengan lembaga penyiaran spt tv. Kenapa kita melawan gugatan RCTI dan iNews TV,” ucap advokat Singgih Tomi Gumilang, S.H. Senin (7/9/2020)

Menurutnya, bahwa, jika gugatan RCTI dan iNews TV dikabulkan, maka semua pemilik chanel YouTube, Facebook, dan Instagram harus mendaftarkan diri ke KPI (komisi Penyiaran Indonesia). Tentu ini menjadikan posisi media sosial tidak bebas lagi, padahal, ini era digital yang sudah tidak bisa dibatasi lagi

“Bahwa, media sosial internet tidak dapat disamakan dengan televisi, sebab, satu media internet bisa memberikan kanal ke jutaan akun, dan jutaan akun bisa membuat acaranya sendiri-sendiri. Sementara, televisi tidak bisa, televisi hanya bisa memberikan waktu 24 jam yang bisa dijual kepada publik untuk digunakan sebagai program. Hal ini menunjukkan dunia digital tidak bisa disamakan degnan dunia televisi,” sambungnya

Masih menurut Singgih Yomi Gumilang, RCTI dan iNews TV menganggap media sosial internet tidak ada aturan, tidak ada kontrol, dan lain-lain, berbeda dengan televisi. Bahwa, terhadap isi konten yang tidak diawasi oleh KPI, RCTI, dan iNews TV harus memahami penyedia konten seperti YouTube, Facebook, dan Instagram memberlakukan aturan, bukan isi konten tanpa aturan.

“Misalnya, tidak boleh menampikan kekerasan, tidak boleh pornografi, mengangung pelecehan, sehingga ketika larangan itu dilanggar oleh pemilik akun, penyedia konten akan memblokir materi konten,” ucapnya

Tanggung jawab pemilik akun terhadap materi konten tidak hanya diawasi oleh penyedia konten, tapi juga kepada publik.

Ketika ada materi konten yang merugikan orang, pemilik akun bisa dilaporkan menggunakan UU ITE

“Kami curiga terhadap gugatan RCTI dan iNews TV hanya didasarkan kecemburuan. Sebab, saat ini animo masyarakat terhadap media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram sangat tinggi,” ketusnya

Penggunaan media sosial lebih fleksibel bahkan bisa diakses di rumah, di jalan bahkan di kantor. Berbeda dengan televisi yang hanya bisa dilihat saat berada di rumah atau di kantor. Acara-acara televisi yang tidak diliat karena kesibukan dapat dilihat di media internet, kapanpun dan dimanapun. Artinya, keberadaan media internet lebih lengkap dan fleksibel

Menurutnya, sekarang ini banyak artis dan tokoh masyarakat mempunyai acara sendiri di media internet seperti youtube, dan acara mereka bisa mendatangkan iklan. Padahal, membuat acara di YouTube tidak harus membayar apapun kepada pihak YouTube.

Hal ini berbeda jika kita mau booking time ke televisi maka kita harus mengeluarkan biaya ratusan juta. Sehingga, jika tidak ada iklan yang masuk tentu pihak televisi akan mengalami kerugian yang besar. Namun, tidak dengan YouTube yang belum dapat dipasang iklan. Maka YouTuber tidak akan mengalami kerugian besar sebagaimana kerugian pihak televisi tersebut.

Jika media sosial internet dimasukkan ke dalam lembaga penyiaran swasta, secara pengertian pun sudah tidak bisa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran. Sebab, banyak akun media sosial yang tidak bersifat komersial, tidak mau dapat sponsor, banyak akun yang tujuannya hanya edukatif dan sosial.

Hal ini tentu berbeda dengan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran yang komersial. Karena jika tidak, maka tidak bisa menggaji karyawan, dan lain-lain

“Jadi, gugatan RCTI dan iNews TV harus dilawan. Sebab, ini berbahaya bagi kemerdekaan berekpresi Warga Negara yang dijamin oleh UUD 1945.

“Kita meminta supaya Mahkamah Konstutusi Republik Indonesia menolak gugatan RCTI dan iNews TV,” tutupnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here