Ajukan Praperadilan Kuasa Hukum Acim, Pertanyakan Penangkapan Hingga Barang Bukti

0
37

POSBUMI.COM, SAMPIT KALTENG – Bong Hiun Tjin alias Acin dalam reflik praperadilannya menyebut termohon dalam hal ini Polres Kotim terlalu bertopeng pada yurisprudensi.

Kuasa hukum Acin, Prof DR Frans Sisu Wuwur menyebutkan Selasa, 29 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Sampit, permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sudah sangat jelas, namun yang tidak konsisten dan tidak jelas adalah jawaban Termohon yang bertopeng dan berlindung pada Yurisprudensi MA No.556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang sudah lazim dan umum di pergunakan pada setiap perkara sengketa keperdataan.

Oleh karena itu bila termohon dalam eksepsi mengutip yurisprudensi tersebut sangatlah jauh untuk menyentuh bahkan menyimpang dari konteks Obscuur Libel yang dimaksud oleh Termohon pada Praperadilan terutama dalam proses hukum yang adil, khususnya dalam menjujung tinggi Hak Hak asasi manusia atas diri pemohon yang telah termaktub dan eksplisit tersirat oleh UU Nomor 08 Tahun 1981 KUHAP.

Mereka juga menyebut bahwa secara nyata termohon sangat keliru dalam mencermati dan tak memahami apa yang termaksud oleh pemohon.

“Termohon seolah – olah mendalilkan dalam eksepsi yang pada dasarnya sesat dalam menginterpretasikan norma-norma hukum maupun kaidah-kaidah hukum dan bahkan sengaja ingin mengaburkan bunyi Bab X yakni wewenang pengadilan untuk mengadili Praperadilan yaitu pasal 77 huruf (a) dan (b),” katanya didepan hakim Doni Prianto.

Terkait ganti kerugian dan rehabilitasi yang mereka ajukan juga dianggap wajar sesuai ketentuan KUHAP pada Pasal 81, 95 ayat 1 ayat 3 serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik pemohon dan keluara di tengah masyarakat.

Secara tegas dan formal menurut hukum Pemohon juga tetap mempertanyakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap pemohon pada 08 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB.

“Tetap dikatakan dan ditegaskan kembali oleh pemohon bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan termohon tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku menurut KUHAP,” ucapnya yang juga didepan termohon.

Termohon tidak pernah menunjukan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada pemohon maupun keluarganya yang diatur pada Pasal 18 ayat 1 KUHAP.

Termohon secara sewenang-wenang membawa Pemohon secara paksa seakan telah dinyatakan atau divonis sebagai Tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap korban Nur Fitri, padahal baru dikatakan sebagai Tersangka dalam praduga tak bersalah.

Termohon telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban hukum dalan menjemput paksa Pemohon dirumahnya yang berada di Jalan Anggur II nomon 47, tanpa permisi dengan keluarganya serta tidak mencari ketua RT selaku kepala wilayah RT setempat.

Atas reflik ini termohon juga diberi kesempatan untuk menanggapi kembali dalam duplik yang diagendakan Rabu 30 Desember 2020.

“Silahkan termohon besok kami beri kesempatan untuk menanggapinya, nanti dilanjutkan dengan bukti surat dan saksi,” tandas Doni. (Kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here