Awak media di larang menjalankan tugasnya di acara salah satu Paslon Bupati No urut 1

0
208

POSBUMI.COM, SERGAI – Telah terjadi pelanggaran Undang- undang pasal 18 ayat(1) Undang-undang tahun 1999 tentang pers dan kebebasan publik di salah satu kegiatan Paslon Bupati kabupaten Sergai dengan No urut 1(Dambaan) yang dilakukan oleh 2 orang Oknum pengamanan di kegiatan tersebut yang berpakaian Organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila. Jum’at (13/11) sore.

Namun Undang-undang tersebut tidak berlaku dan telah dilanggar oleh beberapa Oknum saat salah satu wartawan terbitan pulau Jawa saat akan meliput kegiatan Peresmian Rumah singgah salah satu Paslon Bupati Sergai no urut 1″ Darma Wijaya dan Adlin Tambunan.

Dengan nada tinggi dan tindakan tidak menyenangkan salah satu oknum Satgas Koti PP tersebut melarang untuk awak media mengambil Gambar pada kegiatan tersebut sembari melontarkan bahasa” Dilarang di Kegiatan ini anda mengambil Gambar karna ditakutkan nanti akan timbul Pemberitaan yang miring dan di sini pun sudah banyak yang mengambil Gambar” ucap satu orang Satgas Koti PP tersebut.

Tidak sampai di situ saja oknum tersebut juga mematikan Kamera Hp wartawan tersebut dengan paksa dan menggiring untuk meninggalkan Kegiatan tersebut.

Masih dilokasi yang sama ada dari ormas pemuda Pancasila yang lain melihat wartawan tersebut di giring oleh 2 orang Koti PP tersebut langsung menghampiri dan menanyakan kehadiran wartawan tersebut di acara tersebut atas undang dari salah satu anggota Pemuda Pancasila yang lainnya.

Lalu Anggota PP tersebut mengatakan kepada 2 orang Pengamanan KOTI PP” Udah engak apa dia hadir bersama salah satu penasehat Pemuda Pancasila di kecamatan. Merasa Awak media tersebut sudah merasa profesinya dan dirinya di usir dengan merasa kesal bercampur kekecewaan yang dalam meninggalkan acara tersebut.

Di mana telah di jelaskan dalam PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

(Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here