Dalam Rakor (REI) SeBanten, KPK Mendorong Pengembang Agar Segera Menyelesaikan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)

0
39

POSBUMI.COM, JAKARTA – KPK melalui Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Wilayah (Korwil) II mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Asosiasi Pengembang Real Estate Indonesia (REI) dan Pemda se-Banten. Dalam rakor itu, KPK mendorong pengembang agar segera menyelesaikan penyerahan prasarana sarana utilitas (PSU).

“Tujuan pertemuan hari ini adalah untuk kolaborasi, kerja sama yang baik antara pemda dan para pengembang. Dalam hal ini diwakili oleh REI,” kata Koordinator Wilayah KPK, Asep Rahmat Suwandha, kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).

Asep mengatakan pengelolaan PSU merupakan konsekuensi dari pembangunan perumahan maupun real estate di kawasan Banten. Menurutnya, para pengembang wajib untuk menyediakan PSU yang harus diserahkan ke pemda untuk dikelola.

Menurut Asep, setiap pemda harus mengetahui potensi penyediaan PSU yang harus diserahkan ke pemda oleh para pengembang. Dengan data itu, pemda dapat mengidentifikasi berapa yang sudah diserahkan, masih dalam proses, belum diserahkan, atau yang bermasalah.

Dalam kesempatan yang sama, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, mengakui bahwa intensitas pengembangan di wilayahnya cukup tinggi sejak terbentuk di tahun 2009. Dia mengatakan bahwa hingga kini permohonan dari pihak swasta cukup banyak. Hanya saja, pihaknya memiliki keterbatasan dalam melakukan tracing untuk memastikan fakta lunas atau penyerahan.

“Selain itu ada fakta yang berkaitan dengan keberadaan perizinan yang diterbitkan kabupaten terkait 3 pengembang kawasan dengan skala besar. Ada data yang saat ini belum dapat dipastikan walau telah dibantu Kejari. Data stuck di pihak pengembang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengembang REI, Roni Adali, berkomitmen mendukung program serah terima PSU. Menurutnya, REI Banten mempunyai anggota 430 pengembang, yang 5 persen di antaranya adalah pengembang besar seperti Paramount, BSD City, LippoKarawaci, Citra Raya dan Trinity Dinamic, dan 25 persennya pengembang menengah, sisanya 70 persen pengembang bergerak di program masyarakat ohberpenghasilan rendah (MBR), yaitu program rumah subsidi 1 juta rumah.

“Kami sangat mensupport. Karena bukan hanya untuk kepentingan pemda, tapi juga pengembang. Karena PSU tidak bisa kita kelola terus menerus,” ucap Roni.

Roni berharap sinergitas, kolaborasi dan keterbukaan dapat terjalin baik. Roni juga memberi masukan kepada pemda agar mengintensifkan komunikasi tentang perda dan kewajiban pengembang untuk menyerahkan PSU.

“Sosialisasi pemda belum optimal. Yang cukup agresif adalah Kota Serang dan Kabupaten Serang. Lainnya hampir tidak pernah melibatkan REI,” katanya.(Nisa/DTK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here