Eks Bupati Kotabaru Tetap Di Hukum 12 Tahun Penjara, PK Peninjauan Kembali Ditolak

0
63

POSBUMI.COM, JAKARTA – Peninjauan kembali (PK) mantan Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Irhami Ridjani ditolak Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Irhami tetap dihukum 12 tahun penjara karena korupsi Rp 17 miliar.

Hal itu tertuang dalam putusan PK yang dilansir website MA, Selasa (8/12/2020). Kasus bermula saat Indocement akan menambang di Kotabaru pada 2010. Irhami sebagai kepala daerah meminta jatah Rp 50 ribu per meter.

Atas hal itu, Irhami harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Pada 14 Maret 2017, PN Banjarmasin menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Hukuman ini di bawah tuntutan jaksa, yang menuntut 7 tahun penjara.

Putusan PN Banjarmasin itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin pada 19 Juni 2017. Jaksa dan Irhami sama-sama mengajukan kasasi di kasus itu.

Pada 18 April 2018, hukuman diperberat menjadi 12 tahun penjara. Selain itu, Irhami diwajibkan mengembalikan uang pengganti Rp 17,8 miliar. Bila tidak membayar, harta dirampas. Bila hartanya tidak cukup, diganti 5 tahun penjara.

Irhami tidak terima dan mengajukan PK. Apa kata MA?

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Dr H Irhami Rindjani Rais, SSos, Msi, bin M Rais tersebut. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku,” kata majelis hakim dengan ketua Suhadi dan anggota M Askin dan Sofyan Sitompul.

Berikut alasan MA menolak PK Irhami:

Alasan Terpidana bahwa perbuatannya bukan tindak pidana, tetapi masalah perdata (dengan dasar Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan korban PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk telah mengadakan perdamaian di hadapan notaris Rolita Lusyana, SH, sesuai ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPerdata) tidak dapat dibenarkan.

Karena Terpidana tidak mempunyai hak meminta ganti rugi atas tanah seluas 35,69 hektare dengan jumlah ganti rugi yang ditentukan oleh Terpidana sendiri sebesar Rp 50 ribu per meter sehingga seluruhnya berjumlah Rp 17.846.656.500.

Bahwa tanah yang diakui Terpidana didasarkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tidak benar dan melanggar hukum karena diatasnamakan Terpidana, anak-anak, istri, dan menantu Terpidana. Padahal tanah a quo berada dalam alas hak HGB (hak guna bangunan) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut diterbitkan pada saat Terpidana sebagai bupati, yaitu tahun 2010 (masa jabatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Bupati tahun 2010 sampai dengan 2015). Sedangkan tahun yang termuat dalam surat keterangan tanah adalah tahun 2002 yang berjumlah 17 (tujuh belas) Surat Keterangan Tanah (SKT).(Dtk/Kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here