FSGI: Tahun 2021 Buka Sekolah,Mentri Lepas Tangan?

0
31

POSBUMI.COM, JAKARTA – FSGI mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SKB 4 Menteri yang telah di keluarkan 7 Agustus 2020. Beberapa saat yang lalu pemerintah mengeluarkan SKB berupa Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Perbedaan SKB ini dari sebelumnya, peta zona risiko dari Satgas Covid-19 tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi pemerintah daerah yang menentukan. Sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih mendetail.

Keputusan ini sebenarnya sejalan dengan rilis FSGI 3 hari yang lalu, yakni 18 November FSGI menyatakan buka sekolah tergantung kesiapan sekolah bukan lagi zona.

“Perbedaan rilis FSGI dengan SKB ini adalah FSGI menekankan kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan tatap muka tanpa mengabaikan ekses negatif dari PJJ yang telah berdampak pada siswa”, Tegas Heru Purnomo, Sekjen FSGI.

Kenyataannya ada beberapa daerah melanggar SKB 4 Menteri sebelumnya. Banyak sekolah di zona hijau dan kuning yang membuka sekolah tidak melalui pengecekan atau verifikasi kesiapan protokol kesehatan baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, maupun Gugus Tugas Covid. Akibatnya justru sekolah, siswa dan guru menjadi korban terpapar covid-19, namun tidak ada sanksi.

“Jika sekarang SKB 4 Menteri yang baru memberikan kewenangan penuh kepada derah untuk mengambil keputusan buka sekolah. Pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan, pemerintah harus tetap hadir dan menyiapkan mekanisme atau instrument bahkan satgas untuk memastikan kesiapan sekolah”, ucap Mansur, Wasekjen FSGI.

Mansur menambahkan, “Jika keputusan buka sekolah dilepaskan begitu saja kepada Pemda , lalu siapa yg mengontrol atau yg bertanggung jawab . Mengingat banyak sekali temuan ketika FSGI ikut bersama tim KPAI melakukan pantauan langsung disekolah sekolah secara sampling” .

Dari sejumlah sampling, FSGI menemukan meskipun ada sekolah yang memiliki fasilitas kesehatan secara fisik terukur dengan baik. Yakni termogun, wastafel dengan air bersih yg mengalir dan sabunnya , masker , disinfektan, posisi tempat duduk yang berjarak , dan ruang UKS. Tetapi SOP keberangkatan siswa dan guru dari rumah menuju sekolah , SOP interaksi siswa dan guru, SOP kepulangan siswa, serta SOP SOP yg lainnya tidak diketemukan.

SOP ini adalah persiapan sekolah secara psikis dalam membangun kesadaran dan disiplinitas warga sekolah agar taat protokol kesehatan secara utuh . SOP sebagai panduan dalam pelayanan pendidikan tatap muka mempunyai fungsi untuk membangun kesadaran warga sekolah dalam memberikan perlindungan kepada siswa juga gurunya dari paparan civid-19 .

Walaupun persiapan secara fisik terpenuhi tetapi persiapan psikis belum ada maka sekolah akan berpotensi menjadi kluster penyebaran covid-19 . Padahal dalam UUGD pasal 39 ayat 1 disebutkan ” Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan /atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas . ”

“Seharusnya SKB ini juga menyediakan satuan tugas khusus, atau mekanisme pengontrolan khusus atau memberdayakan Satgas Covid guna melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap efek negatif yang timbul dari SKB ini. Jika tidak maka pelanggaran demi pelanggaran seperti terjai pada SKB 4 Menteri akan lebih mudah terjadi, dan akhirnya siswa dan guru yang akan menjadi korban”, tambah Fahriza Marta Tanjung, wasekjen FSGI.

REKOMENDASI

1. Kemdikbud dan Kemenag harus tetap terlibat dan menyiapkan instrument pengawasan dan sanksi pelanggaran dan atau satgas khusus untuk mengawal SKB 4 Menteri.
2. Kemendagri dapat melakukan intervensi kebijakan kepada Pemda untuk membantu penyediaan fasilitas kesehatan sekolah, atau membut regulasi biaya rapid test ataupun swab tes untuk menjamin kesiapan buka sekolah.
3. Kemenkes bersama Dinas-dinas Kesehatan di daerah harus menfasilitasi Satgas COVID-19/tenaga kesehatan untuk diturunkan ke satuan pendidikan guna memastikan kesiapan protocol kesehatan dan membantu pengawasan penerpan protocol kesehatan pada saat buka sekolah.
4. Dinas pendidikan beserta Satuan pendiikan dan komite sekolah diharapkan tidak gegabah dalam membuka sekolah sebelum kesiapan protocol kesehatan terpenuhi dan adanya jaminan SOP dalam pelaksanaan tatap muka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here