Kasus Pencabulan Anak, Komnas PA Minta Lakukan Pembenahan RPTRA di DKI Jakarta

0
49
Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait

POSBUMI.COM, JAKARTA– Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait menyatakan, kasus pelecehan seksual terhadap anak lelaki berusia 14 tahun yang dilakukan pria berinisial HL (49) penjaga honorer di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Meruya Utara, Jakarta Barat, telah merusak wajah dan keberadaan RPTRA di ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di DKI Jakarta. Tentunya status DKI Jakarta sebagai kota ramah anak patut dipertanyakan.

“Atas perbuatannya itu, pelaku yang saat ini sudah ditangkap dan ditahan di Polsek Kembangan. HL patut dikenakan pasal UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahunv2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun,” ujar Arist dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11) kemarin

Apalagi kata dia, jika tersangka terbukti melakukan berulang dan korbannya lebih dari satu orang maka HL dapat dikenakan dengan hukuman tambahan yakni Kebiri (Kastrasi) lewat suntik kimia.

“Hukuman tambahan itu dapat dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokok yang dijatuhkan oleh Hakim,” tegasnya.

Arist menekankan, hampir dua tahun ini dirinya juga mengingatkan kepada semua warga yang memanfaatkan RPTRA sebagai tempat bermain anak, maupun kepada setiap pengelola RPTRA supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan orang yang menyukai kegiatan anak-anak dan terlibat dalam pengelolaan RPTRA.

“Sebab praktek kekerasan seksual bisa juga dilakukan oleh orang terdekat termasuk penjaga dan pengelola RPTRA. Itu artinya orang terdekatlah yang menjadi predator atau monster kejahatan terhadap anak,” ungkapnya.

Atas peristiwa yang memalukan ini, Komnas Perlindungan Anak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan fungsi RPTRA yang ada di DKI Jakarta. Peristiwa kejahatan seksual harus direspon cepat.

“Oleh karenanya Anies Baswedan diharapkan wajib hadir untuk membenahi keberadaan RPTRA di DKI Jakarta termasuk evaluasi terhadap pengelola dan program-program RPTRA,” tambah Arist.

Komnas PA menyebut anak yang memanfaatkan keberadaan dan fasilitas RPTRA harus dipastikan steril atau bebas dari predator atau monster pelaku seksual sehingga anak dapat terjaga dan mendapat perlindungan.

Apalagi DKI Jakarta telah dinyatakan dan menyandang predikat dari pemerintah pusat sebagai Kota Layak anak.

Untuk itu, Komnas Perlindungan Anak juga meminta Gubernur DKI Jakarta untuk segera melakukan pembenahan seluruh pengelolah RPTRA di DKI Jakarta termasuk di Pulau Seribu.

“Kalau tidak segera segera dibenahi, Komnas Perlindungan Anak merekomendasi status DKI Jakarta sebagai status kota ramah Jakarta dicabut,” jelasnya.

Komnas Perlindungan Anak mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera melakukan pembenahan seluruh pengelolah RPTRA di DKI Jakarta termasuk di Pulau Seribu.

“Kami bersama para pegiat perlindungan anak dan forum anak DKI akan mendatangi Balai Kota untuk bertemu Gubernur DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu untuk melakukan evaluasi terhadap kejadian ini dan pengelolaan RPTRA dengan Walikota dan Dinas PPPA di masing-masing Kota Madya,” terang dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here