Malam ini’Badan Legislas DPR Dan Pemerita Membahas RUU Cipta Kerja 7 Partai Yang Setuju 2 Yang Nolak

0
44

POSBUMI.COM, JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Pemerintah menggelar rapat kerja membahas RUU Cipta Kerja, Sabtu malam (3/10/2020). Materinya adalah pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Cipta Kerja untuk dibawa ke sidang paripurna DPR.

Rapat tersebut berlangsung sekitar pukul 21.14, dan selesai sekitar pukul 23.00. Apa hasilnya?

“Setelah kita mendengar bersama-sama pendapat dan pandangan fraksi-fraksi, pemerintah serta DPD, tadi sudah disampaikan ada 7 fraksi yang menerima dan 2 menyatakan menolak. Oleh karena saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota, dan pemerintah, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita setujui untuk diteruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya? ujar Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, dalam rapat kerja Pemerintah dan Baleg DPR, dikutip dari YouTube DPR, Sabtu malam (3/10)

“Setuju,” jawab mayoritas anggota Baleg DPR

Tujuh Fraksi yang menerima RUU Cipta Kerja adalah PDI-P, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN. Sedangkan yang menolak adalah Fraksi Demokrat dan PKS.

Dalam rapat kerja ini Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja untuk dibawa ke pembahasan di tingkat selanjutnya. Perwakilan Fraksi Partai Demokrat di Baleg DPR, Hinca Panjaitan mengkritik RUU Cipta Kerja dalam pandagan mini fraksi.

“RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi yang memaksa di tengah krsisi pandemi. RUU ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air. Sejumlah pemangkasan aturan perizinan, penanaman modal, ketenagakerjaan, dan lain-lain yang diatasnamakan sebagai bentuk reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan menurut kami justru berpotensi menjadi hambatan bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” tutur Hinca.

Sementara perwakilan dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menilai pembahasan RUU Cipta Kerja tidak tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosa.

“Contohnya formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan atas analisa yang komprehensif hanya melihat pada aspek ketidakberdayaan pengusaha,” tutur Ledia.

Merespons penolakan itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir fisik dalam rapat kerja tersebut menegaskan pemerintah tetap membuka pintu komunikasi dengan fraksi Demokrat maupun PKS.

“Bagi yang belum mendukung dari fraksi Demokrat dan fraksi PKS, catatannya juga kami catat, dan sebetulnya kalau mau dialog tetap kami buka. Masih ada waktu dialog dan kami bisa menjelaskan apabila diperlukan kami siap hadir di fraksi PKS, atau di fraksi Demokrat sambil kita menunggu rapat paripurna,” tutur Airlangga.

Dalam rapat kerja tersebut, selain Airlangg, perwakilan pemerintah yang hadir fisik antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sedangkan yang hadir secara virtual antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri ESDDM Arifin Tasrif, dan Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki.(Eko/Dtkf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here