Memahami UU Jaminan Fidusia, Debt Collector Tanpa Sertifikat Fidusia Tidak Dapat Eksekusi

0
156

Secara etimologi, kata fidusia berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda, istilah ini digabung dengan kata lain yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) yang memiliki arti penyerahan hak milik secara kepercayaan. Istilah ini juga terdapat dalam bahasa Inggris, yaitu Fiduciary Transfer of Ownership yang juga memiliki arti sama.

Istilah fidusia dapat diartikan sebagai penyerahan kepemilikan atas suatu harta atau aset dengan dilandasi kepercayaan. Dikutip dari Hukum.unsrat.ac.id, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dan dengan ketentuan. Contoh ketentuannya adalah benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Aksi penarikan kendaraan di luar prosedur oleh Debt Collector semakin meresahkan masyarakat dan kebanyakkan aksi penarikan tersebut diluar prosedur atau tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara kita.

Pemanfaatan jasa Debt Collector oleh pihak Leasing menilai sebagai hal yang biasa sepanjang mematuhi aturan hukum. Anggapan yang ada di masyarakat jika konsumen lalai tidak mampu bayar, maka Konsumen dianggap bersalah karena cedera janji atau wan prestasi namun sangat jarang mengetahui jika pihak leasing juga melakukan pelanggaran hukum. pelanggaran hukum yang dimaksud terkait tata penarikan yang tidak sesuai prosedur karena ditarik paksa tanpa menunjukkan sertifikat perjanjian fidusia bahkan melakukan penarikan kendaraan dengan menggunakan fidusia Palsu.

Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012, melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan.

Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP atau pasal pencurian 365 KUHP.

Selain itu tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap konsumen sesuai Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sebenarnya tidak semata-mata menyalahkan tindakan Debt Collector namun lebih menyalahkan tindakan leasing yang memberikan perintah kepada Debt Collector untuk menarik paksa kendaraan konsumen, yang akhirnya menyalahi aturan hukum

Menurut Armaya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebenarnya memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet.

Tanpa adanya sertifikat fidusia Debt Collector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pidana. UU Jaminan Fidusia ini memberikan kepastian hukum kepada debitur dan kreditur sehingga dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia/ pemilik unit dapat terlindungi masing-masing haknya.

“Perlu diketahui bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda bergerak yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut,” terang Armaya yang juga Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Perlindungan Konsumen Indonesia

Dalam pelaksanaan eksekusi ini, perusahaan leasing harus melengkapi diri dengan sertifikat jaminan fidusia setelah menempuh upaya somasi terhadap debitur terlebih dahulu.

Dalam proses pelaksanaannya pihak leasing dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga (Debt Collector/ tenaga jasa penagihan, red) untuk melakukan penarikan barang. Dengan adanya jaminan fidusia ini kedepan diharapkan tidak ada lagi eksekusi di tempat. Dalam UU Jaminan Fidusia ini, diatur mekanisme dalam proses penarikan benda bergerak dari debitur. Debt Collector atau tenaga jasa penagihan tidak berhak mengeksekusi benda jika tidak dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia. Konsumen atau debitur Sebenarnya bisa ditanyakan kepada tenaga jasa penagih tentang sertifikat jaminan fidusia. Kalau tidak ada, tenaga jasa penagih tidak bisa melakukan eksekusi. Sebaliknya dalam proses eksekusi ini tenaga jasa penagih bisa menyarankan untuk penyelesaian di kantor perusahaan leasing.

Debitur bisa mendapatkan restrukturisasi apabila merasa keberatan dengan cicilan kredit bukan penarikan paksa kendaraan dengan melanggar prosedur.

Kedepan diharapkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan dalam pengawasan Industri keuangan non Bank, perusahaan pembiayaan/ leasing juga harus turut campur dalam persoalan ini. OJK berhak memberikan edukasi dan pembinaan kepada perusahaan leasing, bila tidak akan semakin banyak terjadi pelanggaran dan konsumen akan selalu dirugikan.

Penulis: Satrio Dj MBA, Konsultan Keuangan Mitra Bank

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here