Pembangunan Tower BTS di Kecamatan Jayanti Diduga Belum Kantongi Izin Resmi

0
221

POSBUMI.COM, KAB.TANGERANG – Pembangunan Tower Jaringan Proveder BTS Jasa Komunikasi dipertanyakan, bahkan diduga izin IMB serta penerapan Keselamatan, Kesehatan, Kerja (K3) diabaikan. Jl. Raya Serang KM.30 Desa Sumurbandung Jayanti Kabupaten Tangerang. Selasa (01/12/2021).

Dalam liputan awak media serta kunjungan ketua BPD, Ketua Karang Taruna serta Ketua LPM Desa Sumurbandung pembangunan tetap berjalan Tanpa ada musyawarah yang melibatkan lembaga desa.

Deby Yusuf Ardabili, S.Pd.I yang diketahui sebagai Ketua Organisasi Masyarakat PPBNI Satria Banten Kecamatan Jayanti sekaligus Ketua BPD Desa Sumurbandung kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang menyayangkan “Pelaksanaan Pembangunan Jaringan proveder sebuah perusahaan telekomunikasi ini tidak ada sosialisasi bahkan musyawarah yang melibatkan para lembaga Desa Sumurbandung untuk bersama-sama mengetahui pembangunan serta tahapan perizinannya seperti apa,. Ini kok tau-tau sudah berjalan, ini ada apa.?”

“Kalau dilihat dari sisi perizinan apa iya sudah sampai ke tingkat BPSTP Kabupaten Tangerang, Kominfo kabupaten Tangerang dan sudahkah dikeluarkan izinnya, sementara pembangunannya sudah berjalan hampir ±2 Minggu”

Cukup disesali ketika jarak pembangunan tower BTS salah satu proveder tersebut tidak jauh dari dimana saya tinggal tapi seolah-olah tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi apapun terhadap masyarakat disekitar yang akan terdampak radiasi di titik radius 50 – 100 Meter dari tower proveder tersebut sebagaimana diketahui pembangunannya di tengah-tengah pemukiman.

Kedepan setelah berdirinya tower BTS ini mungkin akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, semisal efek dari radiasi pancaran gelombang magnetik sehingga berdampak pada reproduksi manusia, khususnya ibu hamil, serta akan adanya gelombang petir ketika musim penghujan.

unsur dasar yang benar-benar harus diperhatikan adalah Sebagaimana yang terdapat dalam peraturan undang-undang serta peraturan pejabat pemerintah setempat yang berkewenangan dalam perihal terkait perizinan pelaksanaan pembangunan sarana Tower BTS.

1. Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
Nomor 18 Tahun 2009;
Nomor: 07/Prt/M/2009;
Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009;
Nomor: 3 /P/2009
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahub 2011
Tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dikabupaten Tangerang.

Sementara menurut Muhamad Holid selaku ketua LPM Desa Sumurbandung saat meninjau kelokasi proyek pelaksanaan kegiatan terlihat para pegawainya memang betul warga sekitar akan tetapi tampak jelas mereka tidak dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD). Tuturnya.

“Coba kalau sampe kenapa-kenapa kasihan jugakan, setidaknya ada usaha untuk memperkecil tingkat penyebab kecelakaan akibat kerja” Tidak menggunakan sepatu boot, sarung tangan, helm Septi, masker. Ungkapnya.

“Jika terdapat pelanggaran dalam pembangunan tersebut, maka kami tidak pernah diam untuk menegur sesuai apa yang di amanahkan undang-undang yang berlaku” ucapnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum adanya konfirmasi dari pihak pelaksana pembangunan Tower BST. Serta perusahaan jasa proveder jaringan telekomunikasi tersebut.(Dwi Sandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here