Perkara Oknum Anggota Dewan Sabu Jadi Sorotan

0
90

Oleh: M. Gumarang, Penggiat Anti Narkoba Kabupaten Kotim

Kasus narkoba yang menyeret oknum anggota DPRD Seruyan, Erwin Toha, menuai sorotan. Apalagi tersangka diketahui mengantongi surat rehab.

” Narkoba adalah tergolong kejahatan luar biasa (extra ordanery crime) yang membahayakan diri sendiri dan orang lain dan bersifat masif merusak dalam segala aspek kehidupan bahkan tak jarang meruntuhkan kehidupan rumah tangga dan bahkan negara,” kata M. Gumarang, Penggiat anti narkoba di Kabupaten Kotim.

Dikatakan Gumarang, persoalan terhadap narkoba tidak bisa main-main atau dianggap enteng dalam penanganannya, apalagi di daerah yang sudah di katagorikan zona merah seperti daerah Sampit, Kabupaten Kotim.

“Polisi, jaksa, hakim/pengadilan maupun pemerintah kabupaten atau eksekutif dan legislatif adalah sebagai garda terdepan dalam hal pemberantasan narkoba, bukan sebaliknya,” ungkapnya, Kamis (9/7/2020).

Gumarang menegaskan kasus narkoba yang terjadi beberapa waktu lalu Sampit yang melibatkan seorang oknum anggota dewan Kabupaten Seruyan, yang bersangkutan akan dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127.

“Oknum anggota dewan tersebut kabarnya sebagai pemakai narkotika golongan kelas satu (sabu) dan dikenakan pasal penyalahguna atau pecandu dan/atau pihak korban sehingga berhak untuk mendapatkan rerahabilitasi. Artinya yang besangkutan bukan sebagai kurir, pengedar, bandar dan/atau bukan yang berkaitan dan/atau tidak memenuhi unsur pasal 111,112,113,114 Jo 132,” jelasnya.

Menurutnya jika yang bersangkutan tersebut dikenakan rehab dirinya mengakui sangat miris walaupun itu haknya.

“Kita sangat miris jika nantinya dia direhab,” ucap tokoh anti narkoba itu.

Karena kata Gumarang, sebagai wakil rakyat yang seharusnya sebagai garda terdepan memberantas narkoba atau mencontohkan yang baik, selain itu jadi pertanyaan juga apakah di Kotim sudah pernah yang direhabilitasi atau hanya pertama kali ini saja yang dianggap sebagai korban.

“Memang kita menyadari pasal 127 rentan disalahgunakan dalam penerapannya karena ada alternatif ancaman hukuman yaitu maksimal 4 tahun seingga bisa bersifat subektif, semoga saja penerapan unsur pasal 127 berlaku pada siapa saja terutama yang menyangkut subtansi rehab,
sehingga mengurangi beban Negara,” tegasnya.

Karena dikatakannya, menurut data pemerintah bahwa penghuni lembaga pemasyaratan 70 persen dihuni oleh napi narkoba, itu membuktikan betapa masifnya kejahatan narkoba melebihi kejahatan yang lainnya, kejahatan narkoba tegolong kejahatan luar biasa (extra ordanery crime).

“Kejadian menimpa anggota dewan Seruyan membuktikan lemahnya pengawasan internal sebuah lembaga yang seharusnya bersih dari narkoba, sebuah lembaga wakil rakyat yang tidak seharusnya oknum melakukan hal demikian sehingga mencoreng lembaga tersebut, semoga kejadian ini yang terakhir untuk wakil yang berurusan dengan kasus narkoba,” tandasnya.

(Kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here