POSBUMI.COM SAMPIT KALTENG – Sejumlah anggota Dewan melakukan Reses di Daerah Pemilihan 1 mendengarkan masyarakat yang mengeluhkan adanya Bantuan Sosial (bansos) terdampak Covid-19 yang tidak merata.
Bantuan tersebut baik berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan program keluarga harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat diduga kuat banyak orang yang seharusnya tidak dapat bisa mendapatkan bantuan, sementara orang yang benar benar tarap hidupnya digaris kemiskinan terbalik tidak mendapatkan bantuan.
Ada beberapa temuan anggota DPRD (KOTIM) yang disampaikan oleh masyarakat saat melakukan reses di enam titik dapil I, anggota dewan menilai terkait bansos tersebut masih semrawut dalam realisasi di lapangan.
“Selama tiga hari reses ada banyak keluhan warga yang disampaikan kepada pemerintahan desa mengenai bantuan sosial yang sama sekali hingga sekarang belum diterima oleh masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Kotim, M Rudini Darwan Ali. (Kamis, 14/05/2020)
Menurutnya bantuan apapun yang diterima masyarakat selama pandemi Covid-19, baik itu bantuan langsung tunai maupun sembako yang telah dijanjikan oleh pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten hingga saat ini masih belum menerimanya sama sekali.
Desa yang dikunjungi pihak diantaranya Desa Telaga Baru, Palangsian, Bapeang, Bangkuang Makmur, Eka Bahurui, dan Desa Bapanggang Raya, semua masyarakat mempertanyakan bantuan yang telah dijanjikan pemerintah itu yang disampaikan melalui kepala desa masing-masing.
“Dari 6 desa sudah ada 4 desa yang telah melakukan validasi data dan finalisasi serta penetapan siapa saja warga yang berhak menerima bantuan tersebut, tapi sampai sekarang bantuannya tak terealisasi”. kata . Rudini
Ia bersama 10 Anggota DPRD Kotim yang mewakili dapil I, mendesak pemerintah setempat agar segera menyalurkan bantuan sembako bagi warga yang terdampak Covid-19, baik itu yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
Sementara Bima Santoso anggota DPRD ( KOTIM ) Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menambahkan, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua tersebut, masyarakat hingga saat ini banyak yang mengeluh adanya musibah kemanusiaan Covid 19, belum ada satupun masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut dari pihak Pemerintah Daerah, dan hampir setiap hari pihaknya mendapatkan laporan masyarakat adanya bantuan tersebut hingga saat ini tidak kunjung sampai ketangan masyarakat.
“Sudah berapa bulan dampak Covid 19 ini masyarakat tidak bisa beraktifitas, terus sampai kapan wabah tersebut akan berakhir, kita sama sama tidak tau jadi sudah wajar kalau masyarakat mengharap bantuan dari pihak pemerintah daerah maupun pusat” Pungkasnya.
( KAR )
