POSBUMI.COM KOTA TANGERANG – Dampakketidak percayaan dan ketidak puasan masyakat kota Tangerang, kepada pihak aparatur kepemerintahan yang telah menjelaskan terkait BANSOS yang mendapatkan bantuan terdampak Covid- 19 yang berasal dari Dinas Sosial.senin(08/06/2020).
Demo damai di depan gedung Pemkot kota Tangerang mengenai anggaran Bantuan Sosial (Bansos) covid-19 yang dijanjikan tak kunjung turun dan tidak jelas. Masyarakat kota Tangerang di wakilli beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang di Copot.
“Ini aksi moral terkait ketidak jelasan bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggarkan dan dijanjikan pemerintah Kota Tangerang senilai Rp 144 miliar terancam tidak terealisasikan ke Masyarakat saat awak media mewawancarai sekjen DPP GNP Tipikor ” Dr.Bahru Navizha SH.SE.MM.
Dan anggaran tersebut jelas hanya janji angin segar semata lantaran Kadinsos Suli Rosadi melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sudah tercover dari anggaran bantuan Pusat dan Provinsi.
” Seharusnya, pemerintah daerah ikut merasakan jg apa yg di derita masyarakatnya, bagaimana mungkin masyarakat bisa bertahan dalam penderitaan pada kondisi covid19 ini, PSBB sudah beberapa kali di perpanjang, namun bantuan untuk mereka belum juga sampai. Jika ini di selewengkan, kami mengecam pemerintah daerah kota Tangerang” ucap Dr. Bahru selaku( Sekjen DPP GNP tipikor ) saat di wawancarai awak media posbumi.com di kantor DPP pusat di JL.1 Gedung Satriani , kampung Melayu Kecil 3 no.40,kelurahan Bukit Duri-jakarta.
Bahru Navizha berharap pemerintah harus bijak dan pro terhadap masyarakat jangan hanya memberi janji-janji(PHP)yang ujungnya tidak terealisasi.
“Dalam hal ini, Walikota sebagai ketua gugus tugas harus bertanggungjawab dan meminta mencopot Kadis Dinsos karena di nilai mandul dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana penyaluran bansos tersebut,” tegasnya.
Lebih jauh ia berkata, terkait aksi moral yang dilakukan sama sekali tidak digubris Pemerintah dan DPRD Kota Tangerang, Bahru navizha menilai dan menyatakan mosi tidak percaya lantaran tuli tidak pro rakyat atas keluhan yang tengah dialami saat ini.
“Anggaran senilai Rp 144 M yang sebelumnya dianggarkan dan dihebohkan Pemkot Tangerang dalam keterangan tertulisnya kemana dan patut dipertanyakan,” pungkasnya.
(red)
