POSBIMI.COM, SAMPIT-KALTENG –
Perlu diupayakan sistem keterbukaan apalagi pada dasarnya Lembaga DPRD adalah Lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, selain itu juga antara legeslatif maupun Eksekutif selalu saling kerja sama jangan sampai ada rumor bahwa Legeselatif diartikan sebagai penghalang dalam bentuk apapun.
DPRD tidak ada niat untuk menghalangi eksekutif, apa lagi keperluannya menyediakan Anggaran untuk Pandemic COVID-19. Akan tetapi yang kami harapkan alasan yang jelas dan memiliki dasar yang jelas,” kata Bima, Minggu (25/04/2020) sekira pukul 09.00 Wita dikediamannya kepada POSBUMI.COM.
Bima Santoso menambahkan, kita sebagai anggota Legeselatif memiliki tanggung jawab yang sama dan kewenangan yang sama dalam pengawasan anggaran, apalagi kali ini kita lihat anggaran tersebut sangat besar, jangan sampai ada kata diam diam yang membuat DPRD l bertanya tanya. “Pengalokasianya itu yang kita harapkan harus ada saling keterbukaan,” katanya.
Terkait dengan menganggarkan Covid-19 tersebut harus ada keterbukaan jelas.
Seperti apa, ada tiga poin yang harus dijabarkan yakni,
Pencegahan, Penanganan dan
dampak dari Pandemic ini.
“Ketiga poin ini jelas beda subtansi, kita harus tau anggarannya di pakai untuk 3 poin ini jelas. Untuk itu, kita duduk disini juga karna rakyat yang sewajar kita mengabdi kepada rakyat. Anggaran Rp.11 miliar ini dasar punya rakyat yang sehrusnya kembli kerakyat. Kita akan dukung penuh eksekutif dalam memerangi pandemic Covid-19 dengan satu catatan kita tetap di libat kan dalam tugas kita selaku kepengawasan,” paparnya.
Lembaga Legeselatif berharap transparansi dan keterbukaan baik itu Exsekutif maupun Legeselatif agar bisa menjalankan visi misinya masing masing. “Kita disini untuk masyarakat jadi harus open apa yang harus kita lakukan buat rakyat,” pungkasnya.
( KR )
