POSBUMI.COM, TANGERANG – Yunihar Kuasa hukum forum guru SMAN 21 Kabupaten Tangerang menduga ada pihak lain yang ikut terlibat dalam penyelewengan dana BOS Reguler yang dilakukan oleh kepsek dan bendahara.
Pasalnya, monitoring dan audit anggaran provinsi Banten tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai dilakukan dengan opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP).
Yunihar Kuasa Hukum Forum Guru SMAN 21 Kabupaten Tangerang mengatakan,
opini WTP yang diraih provinsi Banten ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan, karena masih banyak kejanggalan. Harusnya, jika monitoring anggaran berjalan dengan baik tidak akan ada temuan seperti ini.
“Artinya ini ada kelalaian dari pihak yang melakukan monitoring anggaran. Siapa saja yang terlibat sampai saat ini kita belum bisa memastikan,” kata Yunihar yang juga sekretaris LBH Ansor Kabupaten Tangerang ini kepada wartawan, Kamis (4/6/2020).
Yunihar menambahkan dalam pelaporan LPJ dana BOS SMAN 21 Kabupaten Tangerang itu juga diduga ada permainan atau “komunikasi” tidak baik yang bisa jadi dilakukan antara kepsek dan bendahara dengan atasan mereka yang lain. Bahkan dari informasi yang beredar, S yang menjabat sebagai bendahara SMAN 21 Kabupaten tangerang itu juga merupakan koordinator para bendahara sekolah tingkat SMA Se-kabupaten Tangerang.
“Artinya dapat kita bayangkan kalau seorang koordinator itu berarti dia punya peran-peran sendiri, ini juga perlu ditelusuri,” tuturnya
Lanjut Yunihar, meski belum diketahui siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini, namun kuat dugaan ada ketidak beresan dalam audit laporan keuangan SMAN 21 kabupaten tangerang di tahun 2019 tersebut.
“Di mana letak ketidakberesannya? saya kira tidak mungkin bendahara kepsek mengaudit sendiri pasti ada pihak atas yang juga ikut mengaudit,” tegasnya.
Sekedar diketahui untuk saat ini sebagaian alat bukti kecurangan dana BOS SMAN 21 Kabupaten Tangerang sudah diserahkan ke Inspektorat Provinsi Banten seperti Foto Copy LPJ tahun 2019, contoh stempel, surat pernyataan dukungan dari para guru dan tenaga honorer, rincian dugaan belanja fiktif.(Eko/Harso)
