Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap 12 Anggota PK FSB Garteks PT. ULI Secara Sepihak

0
65

POSBUMI.COM, TANGERANG — sudah jatuh tertimpa tangga itulah kondisi buruh saat ini, Belum usai upaya hukum uji materi yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat buruh Selururh Indonesia (KSBSI) yang merupakan afiliasi nasional dari Federasi Serikat Buruh (FSB) Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri (Garteks) dalam Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 pasca disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kini PK Garteks PT. Universal Luggage Indonesia (ULI) yang berlamat di Jalan Raya Serang KM 32.5, Kampung Sumur Bandung, RT 006 RW. 001, Ds. Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti yang dikenal memproduksi koper ternama di dunia antaranya merek Tumi, merek Away, merek Briggs & Riley, merek Lojel dan merek Bagasi dengan tujuan ekspor negara Italia, Amerika, Taiwan, Pakistan, Jepang, Cina harus berjuang akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 12 (dua belas) anggota PK FSB Garteks PT. ULI secara sepihak, bahkan PHK terjadi kepada buruh perempuan dalam kondisi hamil.

Sebagai serikat buruh yang perduli terhadap perselisihan anggotanya, saya Haryadi selaku Ketua PK Garteks PT. ULI telah melakukan upaya-upaya baik bipartit, maupun mediasi dan setelah proses perselisihan ditingkat mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang perusahaan dalam hal ini PT. ULI juga menolak isi Anjuran Nomor 567/326/Disnaker/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, ini menunjukan ketidak patuhan PT. ULI terhadap aturan ketenagakerjaan.

Jika melihat aspek normative berdasar pada ketentuan Pasal 13 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun kami PK Garteks PT. ULI memandang dari aspek lain, dimana itikad baik dari perusahaan memang jelas tidak ditunjukan dalam upaya-upaya menghindari PHK sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) yang selengkapnya

“Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja”.

Dan jelas pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap buruh perempuan yang hamil sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (1) huruf e.
Faktanya perusahaan PT. ULI memaksakan kehendak, kami menyadari bahwa dalam kondisi pandemi harus saling menjaga agar dalam memperjuangkan anggota tidak menjadi penyebaran kluster baru Covid-19, kami meyakini dengan berjuang bersama DPC FSB Garteks, kami akan mendapatkan hasil yang maksimal mengingat didalam perusahaan juga terdapat serikat pekerja namun pimpinannya sebagai kuasa hukum perusahaan, menjadi pertanyaan bagi kami dimana letak perjuangan buruh menuju kesejahteraan, jika pengurusnya menjadi bagian dari perusahaan.

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan perusahaan terhadap 12 (dua belas) orang anggota saya dan pengurus yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) pendiri serikat buruh PK Garteks di PT. ULI, selanjutnya perusahaan melakukan PHK terhadap Sdr. Jaja selaku Sektretaris PK Garteks PT. ULI dan saya selaku Ketua PK yang sedang intens memperjuangkan anggotanya di tingkat mediasi mengindikasikan kuat ada upaya pemberangusan serikat buruh (union busting) PK Garteks PT. ULI.

Kami juga sangat menyayangkan steatment dari kuasa hukum perusahaan yang menyampaikan, di DPC FSB Garteks Kabupaten Tangerang banyak pengacara yang pasti tahu cara membela anggotanya dengan alur hukum yang berlaku, tidak dengan melakukan pelanggaran aturan PPKM yang mana Kabupaten Tangerang yang sedang berbenah dari virus Covid-19, sesuai pemberitaan yang beredar.

Pandangan kami dalam hal upaya hukum yang dilakukan oleh organisasi ada 2 (dua) antaranya dengan cara Non Litigasi (diluar peradilan) dan upaya Litigasi (melalui jalur pengadilan), dan saya rasa kuasa hukum perusahaan PT. ULI mengetahui itu, karena mereka juga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here